Berita

Penyerahan Piagam Penghargaan Pegawai Teladan 2019 dan Agen Perubahan 2020

No comments

Medan, 04 Maret 2020 Bertempat di ruang sidang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah dilaksanakan acara Penyerahan Piagam Penghargaan Pegawai Teladan Tahun 2019 dan Agen Perubahan Tahun 2020 di Pengadilan Militer I-02 Medan. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan, Kolonel Chk (K) Prastiti Siwayani, S.H dan dihadiri oleh Wakadilmil, Hakim, Panitera, Sekretaris seluruh Pejabat Struktural, Fungsional, Staff, dan Honorer.

Perubahan mindset (pola pikir) dan culture set (budaya kerja) mempunyai peranan penting dalam mewujudkan manajemen perubahan sebagai bagian dari delapan area perubahan dalam program Reformasi Birokrasi. Perubahan mental model/perilaku Aparatur diharapkan akan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif agar terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Salah satu indikator diimplementasikannya proses perubahan pola pikir dan budaya kinerja tersebut berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, salah satu upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pemilihan agent of change ataupun agen perubahan.

Dalam rangka melaksanakan Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, Pengadilan Militer I-02 Medan telah melakukan pemilihan Agen Perubahan Tahun 2020 dan Pegawai Teladan Tahun 2019 berdasarkan beberapa kriteria.

Terdapat 6 (Enam) kriteria dalam pemilihan Agen Perubahan, yaitu meliputi:

  1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  2. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;
  3. Bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugasnya;
  4. Taat aturan disiplin dan Kode Etik Pegawai;
  5. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya; dan
  6. Proaktif dan Inovatif terkait pelaksanaan tugas fungsi dan Reformasi Birokrasi.

Dalam Pemilihan Pegawai Teladan juga terdapat 8 (Delapan) kriteria yaitu meliputi:

  1. Disiplin;
  2. Tanggung Jawab;
  3. Kreatifitas;
  4. Adaptasi;
  5. Perilaku;
  6. Komunikasi;
  7. Kejujuran;
  8. Penampilan;

Dari hasil pemilihan tersebut, terdapat beberapa nama yang terpilih menjadi Pegawai Teladan yaitu :

  • Razali Lubis, S.E (PPNPN)

Dan nama yang terpilih menjadi Agen Perubahan Tahun 2020 adalah :

  • Peltu Titim Martini (Panitera Pengganti)

Diakhir Acara tersebut Kadilmil, menyampaikan semoga Pegawai Teladan dan Agen Perubahan yang terpilih dapat menjadi teladan, inspirator dan motivator bagi pegawai lainnya dalam prestasi kerjanya, pola pikirnya (mind set) dan budaya kerjanya (cultur set) dalam proses perubahan pada Pengadilan Militer I-02 Medan.

dilmil medanPenyerahan Piagam Penghargaan Pegawai Teladan 2019 dan Agen Perubahan 2020
read more

Penandatangan Pakta Integritas Pengadilan Militer I-02 Medan

No comments

Kamis, 23 Januari 2020 bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Militer I-02 Medan Mengadakan acara penandatanganan Pakta Integritas Oleh Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan beserta Wakil Kepala serta seluruh Hakim dan aparatur Pengadilan Militer I-02 Medan.

Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Ibu Kolonel Chk(K) Prastiti Siswayani, S.H. dalam sambutannya  menekankan bahwa, Penandatanganan pakta integritas memiliki arti penting bagi seluruh pejabat maupun pegawai di lingkungan Pengadilan Militer I-02 Medan karena merupakan sebuah komitmen bersama dengan menunjukan itikad baik untuk bertanggungjawab dan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Integritas merupakan mutu, sifat atau keadaan yang menunjukan kesetiaan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan atau kejujuran. Sedangkan pakta merupakan bentuk perjanjian. Sehingga secara harafiah pakta integritas merupakan pernyataan janji bersama atau komitmen sebagai bentuk kesanggupan untuk patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

Penerapan penandatanganan perjanjian ini dalam penyelenggaraan pemerintah merupakan langkah untuk memastikan bahwa aparatur sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta peran dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu dokumen tersebut merupakan wujud penyelenggraan pemerintah yang akuntabel dan transparan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik (Good Governance). Namun perlu disadari pula bahwa Pakta Integritas hanya merupakan salah satu alat (tool) dalam upaya mewujudkan jalannya pemerintahan yang baik dan bersih. Oleh karena itu, ia tidak bisa berjalan sendiri. Penandatanganan pakta integritas harus diikuti dengan pembenahan di seluruh lini, khususnya yang berkaitan dengan masalah tindak pidana korupsi.

   

Pakta integritas sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 499 Tahun 2011 tentang Pedoman umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah. Disamping itu, hal ini juga merupakan tindak lanjut dan implementasi dari UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Instruksi Presiden Nomor 9/2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

dilmil medanPenandatangan Pakta Integritas Pengadilan Militer I-02 Medan
read more

KETUA MAHKAMAH AGUNG: E-LITIGASI, REDESAIN PRAKTEK PERADILAN INDONESIA

No comments

 

KETUA MAHKAMAH AGUNG: E-LITIGASI, REDESAIN PRAKTEK PERADILAN INDONESIA

Jakarta—Humas: Momen Hari Ulang Tahun Ke-74 dimanfaatkan oleh Mahkamah Agung sebagai penanda dimulainya implementasi sistem peradilan secara elektronik (e-litigasi). Peluncuran kebijakan tersebut dilakukan dalam suatu acara bertajuk Harmoni Agung untuk Indonesia di Balairung Mahkamah Agung, Senin (19/08/2019).

Turut hadir dalam acara tersebut seluruh hakim agung, Ketua/Kepala pengadilan tingkat banding seluruh Indonesia, Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah Jabodetabek, Pejabat fugsional dan struktural Mahkamah Agung serta purnabhakti pimpinan Mahkamah Agung dan Hakim Agung, seperti Bagir Manan dan Harifin A. Tumpa.

Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. menjelaskan bahwa aplikasi e-litigasi adalah kelanjutan dari e-court yang diberlakukan untuk perkara perdata, perdata agama, tatausaha militer, dan tata usaha negara sejak tahun lalu.

Menurutnya, dengan kehadiran e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. “Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik,” jelas Hatta Ali.

Redesain Praktek Peradilan Indonesia

Kecuali memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar dengan setidak-tidaknya dua indikator selain yang disebutkan sebelumnya. Pertama, e-litigasi memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik.

“Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga Pengguna Lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan,” ungkap Hatta Ali lebih lanjut.

Kedua, pemanfaatan e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama.

Disamping itu, Hatta Ali juga mengungkapkan berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan e-litigasi. Pertama, menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat.

“Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat,” kata Hatta Ali.

Kedua, sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau.

Ketiga, menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.

Keempat, sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Sistem E-litigasi, menurut Hatta Ali, membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparatur peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

Atas alasan-alasan tersebut, Hatta Ali menyimpulkan bahwa kehadiran e-litigasi meredesain praktek peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di Negara-negara maju.

Diterapkan Secara Menyeluruh Tahun 2020

Perubahan sistem peradilan dengan menu e-litigasi ini disadari membutuhkan proses dan menghadapkan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya pada tantangan yang tidak mudah.

“Lompatan ini tentunya menjadi tantangan bagi kita semua untuk mempersiapkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang handal agar mampu menjalankan sistem ini secara maksimal,” ungkap Hatta Ali

Karena itu, untuk sementara aplikasi ini akan diterapkan pada 13 pengadilan percontohan, yang terdiri dari 6 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama dan 3 Pengadilan Tat Usaha Negara.

Pada tahun 2020 barulah seluruh pengadilan di Indonesia diharapkan sudah menerapkan e-litigasi ini. “pada saat matahari pertama kali terbit di tahun 2020, e-Litigasi ini dapat diterapkan oleh seluruh pengadilan tingkat pertama di Indonesia,” pungkas Hatta Ali. (NR /RS/photo: Pepy)

dilmil medanKETUA MAHKAMAH AGUNG: E-LITIGASI, REDESAIN PRAKTEK PERADILAN INDONESIA
read more

Pendampingan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Uji Petik Zona Integritas

No comments

Dilmil I-02 Medan Mendapat Pendampingan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Uji Petik Zona Integritas tanggal 12 s/d 15 Agustus 2019. Sebelum dilaksanakan uji petik oleh tim terlebih dahulu dilaksanakan sosialisasi Reformasi Birokrasi oleh Ketua Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Ibu Jeanny Hutauruk, SE,MM,Ak,CA.

Selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan oleh tim terhadap 6 (enam) area Zona Integritas dan Pengadilan Militer I-02 Medan mendapatkan Nilai 87.09 % seperti petikan berita acara berikut ini:

Pada hari ini, Selasa tanggal 13 bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Mahkamah Agung No. 276/Djmt/Kep/5/2019  jo Surat Tugas Sekretaris Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI No. 769a/Djmt.1/Ratgas/7/2019 Tim Pemantauan dan Pendampingan Persiapan Pelaksanaan Uji Petik Zona Integritas Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah melakukan kegiatan pemantauan dan Pendampingan Persiapan Pelaksanaan Uji Petik Zona Integritas pada Pengadilan Militer I-02 Medan dengan capaian Nilai = 87,09%

Pada area proses

Terdapat catatan atas capaian tersebut yang memerlukan perbaikan yaitu:

  • Pada Area I Manajemen Perubahan, pada point mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM, harap ditambahkan banner dan dokumentasi tentang ZI, WBK, WBBM di web nya.
  • Pada Area III Penataan Manajemen SDM, pada point monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja, agar yang di monitoring dan evaluasi adalah hasil kinerja dari masing-masing pegawai, apakah sudah sesuai dengan tupoksi yang diberikan.
  • Perlu adanya implementasi terhadap seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi terkait dengan aturan disiplin yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.

Pada Area Hasil

  • Kapasitas dan Akuntabilitas organisasi dinilai berdasarkan akuntabilitas kinerja capaian hasil penilaian Lkjip T Banding yaitu : 69,43 %
  • Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dinilai berdasarkan:
    1. Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN dinilai berdasarkan survey eksternal dan jika belum dilakukan estimasi capaian 3,4 atau setara dengan nilai skala 12,75 (85%)
    2. TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan) dinilai maksimal karena tidak ada temuan hasil pemeriksaan yaitu 5,0
    3.  Kualitas pelayanan publik berdasarkan hasil survey IKM yaitu 85%

dokumentasi Foto :

   

 

dilmil medanPendampingan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Uji Petik Zona Integritas
read more

Pisah-Sambut Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan

No comments

Medan, Rabu 31 Juli 2019.

Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 di Ruang Sidang Utama Pengadilan Militer Tinggi I Medan diadakan Acara Pisah-Sambut Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan dari Brigjen TNI E. Trias Komara, S.H, M.H kepada Brigjen TNI Tama Ulinta Br Tarigan, S.H, M.Kn.

     

Brigjen E. Trias Komara, S.H, M.H akan melaksanakan tugas selanjutnya sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Dalam Acara ini juga sekaligus dilaksanakan acara Pengantar Wakil Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Kolonel Chk Deddy Suryanto, S.H, M.H menjadi Pa Sahli Tk.II Poldagri Sahli Bidang Polkamnas Panglima TNI.

Acara Pisah-Sambut ini dihadiri oleh jajaran Petinggi Peradilan dan Oditur di Medan serta Rektor dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Acara diakhiri dengan pemberian cinderamata dan makan siang bersama.

    

dilmil medanPisah-Sambut Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan
read more