Tuesday, September 02, 2014

SOSIALISASI PP 70 TAHUN 2012 DAN PMK 113 TAHUN 2012

memerlukan waktu tetapi juga biaya yang tidak sedikit. Kapan kita mau mengadakan sosialisasi sedangkan peraturan ini sudah sah dan sudah harus diaplikasikan oleh semua unsur PNS termasuk empat badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Untuk itu saya berharap kalau bisa 100 peserta hari ini sebagai pejabat yang mendapatkan lebih dulu informasi perubahan Perpres ini, bisa menjadi embrio yang menyebarkan informasi perubahan perpres ini, bisa membantu untuk mensosialisasikan ke 800 peradilan mengenai perubahan Perpres ini. “Ilmu itu harus ditularkan ke daerah, jangan sampai peringkat WDP Mahkamah Agung tidak naik-naik.” Pesan KABUA.

Perubahan peraturan presiden (Perpres) tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah ini menurut bapak Fahrurozi dari LKPP (lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) selaku narasumber (18/9) bahwa perubahan perpres 54 tahun 2010 menjadi perpres 70 tahun 2012 ini tidak terjadi secara keseluruhan, perubahan hanya ada di beberapa bagian saja. Salah satunya adalah pengadaan barang maupun jasa dengan menggunakan penunjukkan langsung atau lelang dan seberapapun besar biayanya wajib diumumkan, hal ini bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat untuk apa saja uang mereka “digunakan”. Hal ini terkait juga dengan Pelayanan Informasi Publik. Pengumuman pengadaan itu harus diumumkan di tiga tempat: pertama, Di papan pengumuman resmi yang bisa diakses masyarakat luas, kedua di website lembaga dan ketiga di Portal pengadaan nasional melalui LPSE. Pengumuman di koran tidak diharuskan lagi, karena membutuhkan biaya besar.

Acara sosialisasi ini diikuti oleh para PPK (pejabat Pembuat Komitmen), Pemegang Uang Muka, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dari internal Mahkamah Agung dan empat badan peradilan di wilayah DKI Jakarta. (humas)